P H
Jun 07, 2016 12:28:50
Pemerintahan Jokowi Tekan Harga Gas, Bagaimana Nasib Saham PGAS?

Bareksa.com - Pemerintah akhirnya memutuskan akan menurunkan harga jual gas untuk industri, sebagai bagian dari upaya pemerintah menurunkan biaya produksi bagi pelaku usaha nasional. Melalui Peraturan Presiden No. 40/2016, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Kementerian ESDM untuk mengatur harga di tujuh sektor industri utama dengan harga gas yang melampaui US$6 per MMBTU.

Di satu sisi, kebijakan pemerintah ini akan berdampak positif bagi para pengusaha yang menggunakan gas sebagai salah satu bahan bakar utama. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut niscaya akan menciptakan sentimen negatif bagi distributor gas nasional PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Marjin laba perusahaan tanpa ampun bakal terpenggal.

Pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, 6 Juni 2016, harga saham PGAS tinggal Rp2.520. Ini level setelah amblas hingga 58 persen jika dibandingkan harga pada awal tahun 2015 sebesar Rp5.975.

Riset Citi Group menilai pemangkasan harga gas sebesar US$1 per Mmbtu bisa memotong marjin EBITDA sebesar 18 persen dan laba sebelum pajak sebesar 20 persen. "Dampak dari pemangkasan tarif akan besar, menurut kami," demikian tertulis dalam laporan riset Citi yang sudah dibagikan kepada nasabah.

Salah satu langkah pemangkasan paling besar dilakukan di Medan, Sumatera Utara--wilayah dengan harga jual gas tertinggi di Indonesia. PGAS sudah sepakat untuk memangkas harga gas sekitar U$1,4 per Mmbtu di Medan dan akan mengambil langkah serupa untuk lokasi lain di Jawa.

Senada dengan Citi, laporan riset Maybank-Kim Eng bahkan merekomendasikan "jual" untuk saham PGAS dengan target harga Rp1.700 dalam 12 bulan. "Bila pemerintah meneruskan pemangkasan harga di Jawa, hal ini bisa semakin besar menekan marjin PGAS. Menurut kami, intervensi pemerintah tidak dapat dihindari. Hal ini bisa mempengaruhi harga kontrak baru. Kontrak lama juga tidak 100% aman," demikian dinyatakan laporan riset itu.

Meskipun demikian, PGAS masih diuntungkan dengan skema bisnis di industri penyaluran gas yang saat ini semi-monopoli. PGAS mendominasi 95 persen pangsa pasar distribusi gas nasional. Untuk bisnis transmisi, PGAS menguasai 55 persen pangsa pasar nasional.

Analis Syailendra, Alvin Kusuma, menjelaskan PGAS sebenarnya memiliki valuasi dengan fondasi yang cukup kuat, terlepas dari campur tangan pemerintah. Maka, meskipun ada pengaturan harga yang akan membuat marjin PGAS tidak setebal dulu, pemerintah diyakininya tidak akan sampai membuat PGAS merugi.

"Demand gas selalu ada, dan PGAS adalah pemain besar di industri. Saham ini sudah turun cukup dalam semenjak rencana pemerintah menurunkan harga gas. Pada titik tertentu, saham PGAS memang layak dikoleksi karena memiliki value yang nyata  terlepas dari campur tangan pemerintah," ujarnya kepada Bareksa.

Di samping tekanan dari sisi harga gas, isu merger PGAS dengan Pertagas juga bisa turut memunculkan sentimen negatif. Pertagas adalah anak usaha Pertamina yang nilainya lebih kecil dibandingkan PGAS. "Pertagas ini bukan perusahaan publik dan ada kemungkinan kinerjanya lebih jelek dibandingkan dengan PGAS. Oleh sebab itu, isu merger PGAS dengan Pertagas ini membuat investor tidak suka sehingga banyak yang melepas sahamnya di pasar," kata Alvin.

$PGAS

hide
Handle
N/A
Handle